Wakil Rakyat

Oleh :Monanda Phermana

“Khianat yang paling besar adalah jika seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya” (HR. Ath-Thabrani).

Sangat banyak yang berniat menjadi wakil rakyat. Tentunya ini suatu niat mulia, karena yang diperjuangkan adalah nasib orang banyak. Apalagi karena berbagai keadaan, tak semua orang memiliki kemampuan untuk menyuarakan kehendak dirinya. Di pihak lain, tidak semua orang mampu menyuarakan suara orang banyak, sehingga pantas disebut terhormat kepada yang mau dan mampu melakukannya. Karena itu, bila kehendak rakyat diperjuangkan dengan ikhlas, wajar banyak pahala mengalir. Namun akan berbeda sekali alirannya, seandainya hanya mengatasnamakan rakyat, tetapi sesungguhnya hanya memperjuangkan kepentingan pribadi.

Orang-orang yang seperti disebutkan terakhir disebut sebagai pengkhianat besar. Memang tak ada orang yang sudi menerima sebutan memalukan ini. Tapi diterima atau tidak, begitulah sebutan yang diberikan Rasulullah SAW untuk orang-orang yang sengaja mengkhianati rakyatnya.

Dari sebutan ini juga dapat difahami betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Juga dapat difahami betapa tinggi keberpihakan Nabi kepada umat, segolongan umat manusia yang diperjuangkannya dengan kesabaran yang tinggi agar menjadi orang-orang beriman. Beliau tak ingin ada orang yang mengkhianati umatnya. Apalagi khianat adalah di antara tanda yang melekat pada perilaku orang munafik.

Karena itu, besar harapan banyak orang agar yang terpilih menjadi wakil rakyat, benar-benar mampu memahami keinginan rakyat. Tentunya bukan hanya memahami, tetapi memperjuangkannya keterwujudannya.

Iklan

Mendikbud Serahkan Sertifikat Noken kepada Gubernur Papua Barat

MendikbudPAPUA BARAT TABLOIDSIMEULUE | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyerahkan sertifikat UNESCO tentang pengakuan Noken sebagai warisan budaya dunia kepada Gubernur Papua, Abraham O. Ataruri di Hotel Aston Niu Manokwari, Minggu (7/4).

Nuh dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan miniatur patung Yesus dan mobil bioskop keliling dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kepada pemerintah provinsi Papua Barat.

Mendikbud menyatakan, Indonesia memiliki warisan budaya yang begitu banyak. Karena itu pemerintah sedang memobilisasi warisan yang begitu kaya. Nuh menambahkan, Noken telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia pada bulan Desember 2012. “Ini adalah simbol bahwa Papua mempunyai warisan budaya yang luar biasa, karena itu Kemdikbud akan terus menggali kebudayaan apa saja yang ada di Papua karena hal itu sangat penting sebagai bagian dari NKRI,” tegas Nuh.

Nuh menjelaskan, untuk membangun Papua tidak cukup dengan dikembangkan dari sarana prasarana tetapi peradaban juga harus dikembangkan. “Kita ingin mewariskan kepada anak-anak dan adik adik kita bahwa NKRI itu sangat beragam,” katanya.

Mendikbud memaparkan bahwa pengakuan dari UNESCO adalah salah satu upaya yang harus ditindaklanjuti dengan konservasi dan promosi. Oleh karena itu maka Kemdikbud mendirikan museum noken untuk melatih generasi muda mengenal bagaimana membuat noken dan mengembangkan noken yang sudah mengalami modifikasi. “Hari ini adalah hari yang berbahagia karena secara resmi kami bisa menyerahkan pengakuan dari UNESCO kepada masyarakat Papua melalui Bapak Gubernur,” tutur Nuh.

Gubernur Papua Barat menyatakan rasa bangganya karena noken yang merupakan kebanggaan masyarakat Papua, mendapatkan pengakuan dunia sebagai warisan budaya dunia melalui sertifikat yang diberikan oleh UNESCO. Ataruri juga berharap dengan penghargaan ini pembuatan noken akan dapat terus diajarkan kepada generasi muda.

Abraham Atururi juga menyatakan rasa terima kasih karena akan dibangunnya patung Yesus di Pulau Mansinam yang sering disebut sebagai pulau peradaban. Pulau Mansinam adalah tempat ajaran Kristen masuk pertama kalinya di Papua pada abad ke 18. Patung yang akan dibangun adalah patung Yesus setinggi kurang lebih 15 meter di puncak bukit yang ada di Pulau Mansinam, di situ akan dibangun museum sehingga generasi muda akan mengetahui perkembangan agama dan peradaban yang ada di Papua.[LY/TS01]

Mengapa Buraq-Singa?

IMG00797-20121223-1141Oleh: Monanda Phermana *)

Satu topik yang membuat Aceh menjadi bahan pemberitaan kembali adalah tentang disahkannya Bendera dan Lambang Aceh. Lambang ini sudah dikenal sebelumnya sebagai lambang Aceh Sumaetra National Liberation Front (ASNLF) atau gerakan Aceh merdeka (GAM) bergambarkan dua binatang buraq dan singa dengan semboyan Hudeep Beusare Mate Syahid.

Saya tidak tahu siapa yang mendesainnya, tapi yang menjadi keheranan saya adalah semiskin inikah kebudayaan Aceh, sehingga perlu mengimpor gaya perlambangan dari kebudayaan Eropa? Mengapa orang yang meneriaki lambang sebagai identitas, tetapi tidak tahu kalau lambang itu bukanlah identitas kita?

Bukan bermaksud bersikap xenophobia, akan tetapi mengapa tidak kita mengambil dulu dari kebudayaan leluhur kita? Apa karena malu, kurang percaya diri, dan kurang wah dengan memakai budaya sendiri? Seperti kata pepatah, orang kalah selalu mengikuti yang menang.

Aturan Heraldry
Lambang Aceh yang disimbolkan dengan buraq dan singa itu sendiri sangat mirip dengan lambang yang mengikuti aturan Heraldry. Heraldry merupakan kaidah perlambangan yang awalnya berkembang dari Prancis dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Untuk lambang kerajaan, biasanya, bercirikan dengan sebuah perisai bermahkota diapit dengan dua binatang di sisi kiri dan kanan ditambah motto di bawah.

Gaya perlambangan ini hampir diikuti seluruh kerajaan di Eropa. Beberapa negara Eropa yang beralih dari Kerajaan ke Republik membuang lambang heraldry yang identik dengan monarki kembali ke lambang semula seperti Italia dengan “dua ikat rantai daun” ala Romawi, dan Rusia kepada elang berkepala dua.

Selain Heraldry, di Jepang ada pula sistem perlambangan yang disebut Mon ata Kamon. Mon sulit dideskripsikan namun umumnya adalah bentuk bunga yang dilingkari dan diwarnai sama. Lambang Kekaisaran Jepang yang ada sekarang juga merupakanka mon dan tetap dipertahankan hingga sekarang meskipun Jepang telah memodernisasikan negeri sejak era Meiji. Tak hanya itu, sejumlah bendera di prefektur Jepang tetap memakai lambang Kamon di dalamnya.

Bagaimana dengan di Aceh? Dulu pada masa pra-kemerdekaan memang di Nusantara tidak mengenal lambang negara secara formal seperti yang lazim ada sekarang, tetapi ada yang kita bisa angkat dengan pola cap yang dipakai sebagai identitas penguasa. Cap yang paling terkenal adalah cap sikureueng yang dipakai Sultan, tetapi beberapa bangsawan dan raja lain termasuk raja Batak dan Minang juga memiliki cap yang mirip.

Awalnya cap ini memang menyerupai stempel dan simbol pemerintahan di Turki maupun Mughal di India. Namun seiring waktu, orang Aceh sedikit mengubah dengan menambah ukiran dan segi-segi sehingga berbeda dari awalnya yang hanya diisi kaligrafi. Saya rasa pola lingkaran cap ini bisa menjadi pertimbangan sebagai jadi dasar dari lambang tersebut dan di dalamnya bisa diisi dengan hal yang lain baik umum maupun khas yang bisa diambil dari kultur Aceh.

Dengan menatapkannya sebagai lambang resmi Provinsi Aceh, secara tidak langsung kita tetap menjaga satu bentuk kebudayaan kita yang terlupakan dan tidak dianggap ini. Dengan demikian kita bisa mempertegas kalau kebudayaan kita bukanlah kebudayaan kemarin sore, tapi sudah berabad-abad terbangun, bukan mempersempit pada masa Sultan Meukuta Alam atau era 1976 saja.

Krisis identitas
Lambang Aceh ini hanya setitik air dalam lautan dari apa yang terjadi pada masyarakat kita, yaitu sebuah kehilangan identitas budaya. Aceh hanya dianggap semata hanya baju adat yang jauh berbeda dengan masa prakolonial, rencong, pinto Aceh, dan tari-tarian.

Selain itu, tak banyak yang benar-benar serius walau ada diperkenalkan pada masyarakat baik dalam maupun luar sebagai komoditas pariwisata. Tidak banyak yang tahu baju rompi berukir yang dipakai Tgk Imum Lueng Bata dalam misi diplomasi ke Singapura sehingga kelihatannya hal ini akan punah seperti hilangnya kepopuleran topi rieman.

Begitu pula dengan nasib boneka-boneka kayu Aceh yang dipamerkan dalam Festival Kolonial 100 tahun hilang begitu saja. Wali Nanggroe yang dianggap sebagai pemersatu masyarakat Aceh ternyata memiliki “istana” yang berasitekturkan barat tanpa secuil pun dari luar kelihatan nilai-nilai keacehan. Sepatutnya pembangunan Istana Wali Nanggroe mampu menggantikan “Dalam” sebagai simbol arsitektur Aceh. Selain yang disebut atas tadi, dhike Aceh juga tidak diberi kesempatan untuk memunculkan diri sebagai salah satu produk kebudayaan Aceh, dikarenakankebijakan saat ini yangterlalu terpaku kepada tari-tarian. Ditambah lagi kita lebih menyenangi simbol bulan bintang sebagai bendera dibandingkan `alam Zulfikar yang asli Aceh dan tidak didapat yang serupa di belahan dunia lain.

Selain berhubungan dengan identitas tadi, menggantikan bulan bintang dengan ‘alam Zulfikar berarti melukiskan kemandirian Aceh yang baru, Aceh yang tidak lagi “mengemis” senjata ke negeri di atas angin Turki sana, tetapi Aceh yang kita harapkan esok adalah Aceh yang bisa membuat “meriam” sendiri.

Penggalian kembali
Maka dari itu, akhir kata penulis harap dengan sepenuh harapan adanya upaya yang sangat serius dalam penggalian kembali seluruh aspek kebudayaan masyarakat Aceh yang lama kita lupakan. Kita sudah letih dengan konflik yang berkepanjangan, yang membuat kita lupa membangun daerah kita.

Kini saatnya kita meletakkan fondasi berdasarkan identitas budaya kita yang berwawasan global dalam bingkai Negara Kesastuan Republik Indonesia (NKRI). Jika perlu kita menegosiasi Belanda maupun pihak-pihak yang menyimpan khasanah budaya Aceh walaupun memang sulit dan butuh biaya besar.

Dengan banyaknya kebudayaan yang unik digali kembali selain menjadi kebanggaan kita juga bisa menjadi nilai jual pariwisata sehingga Aceh tak hanya dikenal dengan laut, tsunami, Masjid Raya Baiturrahman, dan tari-tarian.

*) = Koresponden Simeulue

Ilyas Abed: Presiden SBY jangan gundah dengan bendera Aceh

massa-dpra-benderaTABLOIDSIMEULUE | Pembahasan Qanun Bendera dan Lambang Aceh hingga kini belum usai. Direncanakan akan ada pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Zaini Abdullah khusus membahas qanun Bendera Aceh ini.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Ilyas Abed, mengatakan pertemuan itu cukup baik. “Asalkan menghasilkan sesuatu yang baik untuk Aceh,” kata Ilyas Abed kepada ATJEHPOSTcom.

Menurut Ilyas, Presiden SBY tak perlu gundah dengan Bendera Aceh. “Bendera itu tak perlu dicurigai apalagi dimusuhi. Bendera itu hanya kain, jangan samakan dengan senjata api yang memang dilarang menurut undang-undang,” kata Ilyas.

“Dulu ketika perjanjian damai diteken, senjata api dipotong atau dimusnahkan, tak ada menyinggung untuk memusnahkan bendera. Lha kok sekarang nggak boleh, itu yang menjadi pertanyaan masyarakat,” kata Ilyas. “Bendera itu hanya simbol atau lambang. Itu ibarat kata pakaian bagi orang Aceh.”

Selain itu, Ilyas mengatakan, yang menjadi persoalan adalah manusia yang memakai simbol itu. “Nah, manusianya kan sudah mendapat amnesti. Kok simbol atau pakaian mereka masih dicurigai. Itu kan benda mati yang dipakai oleh orang yang sudah diberi amnesti. Jadi lucu juga, orangnya diampuni tetapi pakaiannya dimusuhi,” katanya.

Ilyas mengatakan, pernyataannya itu berdasarkan pendapat masyarakat awam yang bertanya padanya soal bendera Aceh. “Saya kan tak bisa menjelaskan aturan-aturan hukum dengan bahasa-bahasa hukum yang berputar-putar hingga bikin pusing masyarakat. Pertanyaan masyarakat sederhana, kok orangnya diampuni pakaiannya tidak. Kenapa pemerintah memusuhi pakaiannya,” katanya.

Lagi pula kata Ilyas yang menyetujui Qanun Bendera dan Lambang Aceh itu kan anggota dewan. “Di situ isinya bukan hanya Partai Aceh, juga ada partai politik lain. Mereka kan anggota-anggota parlemen yang melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya.

“Saya rasa soal ini harus dilihat dengan suasana hati yang jernih.”

Qanun Bendera dan Lambang Aceh sudah disahkan di DPR Aceh pada 22 Maret 2013. Lalu pada 25 Maret 2013 dimasukkan ke dalam Lembaran Aceh. Kini prosesnya masih berlangsung.[]

TNI AU Bersikap Netral dan Siap Mengamankan Pemilu

??????????????????????????????????????????SOLO TABLOIDSIMEULUE | Menjelang berlangsungnya Pemilu 2014 yang tinggal setahun lagi, jajaran tentara nasional diingatkan kembali untuk tetap menjaga netralitasnya dan tidak berpolitik praktis. Secara khusus di wilayah Jawa Tengah jajaran angkatan udara bersiap diri menunggu permintaan pengamanan bila terjadi gangguan dalam pelaksanaan pilgub yang akan datang, hal itu dikatakan Danlanud Adi Soemarmo Kolonel Penerbang Kusworo seusai memimpin upacara Hari TNI-AU ke-67 Selasa 9 april 2013.

Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo Kolonel Penerbang Kusworo menegaskan bahwa anggota TNI dilarang berpolitik praktis dan tetap menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Tengah.

Hal itu sesuai arahan panglima TNI yang mengingatkan kepada anggotanya termasuk TNI Angkatan Udara. Pernyataan tersebut disampaikan Kolonel Penerbang Kusworo seusai upacara peringatan Hut ke-67 TNI Angkatan Udara di lapangan Lanud Adi Soemarmo Selasa 9 April 2013.

Dikatakan danlanud panglima TNI dalam pidatonya tertulis mengingatkan kepada anggotanya untuk pegang teguh dan amankan komitmen “netralitas” TNI dalam menyikapi dinamika kehidupan politik dan dalam menangani persoalan sosial dengan mengendepankan keterpaduan koordinasi maupun komunikasi segenap instansi terkait.

Lebih lanjut danlanud menjelaskan anggota TNI dilarang berpolitik praktis dan yang terpenting netralitas serta ikut menjaga ketertiban maupun keamanan umum dalam pilkada Jateng pada bulan Mei mendatang.

“TNI harus bersikap netral baik dalam pemilihan presiden, gubernur maupun anggota legislative. Serta membantu menjaga ketertiban dan keamanan dalam pilkada,” jelas Danlanud Kusworo.

Secara umum danlanud menilai kondisi keamanan di Jawa Tengah menjelang pemilihan gubernur ini landai-landai saja sehingga belum ada permintaan bantuan pengamanan kepada jajarannya, meski begitu angkatan udara selalu siap bila sewaktu-waktu diminta sesuai prosedur tetap untuk membantu pengamanan pemilihan gubernur yang akan datang.[TINA/TS01]

Ini Bocoran Jawaban Pemerintah Aceh Untuk Mendagri Soal Bendera Aceh

BENDERA ACEH DI ACEH UTARABANDA ACEH TABLOIDSIMEULUE | Jawaban atas klarifikasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh siap disampaikan Pemerintah Aceh kepada Menteri Dalam Negeri. Hal itu dikatakan Asisten Satu Setda Aceh Iskandar A Gani sebelum bertolak ke Jakarta, Selasa, 9 April 2013.

“Ini sudah, kemarin Komisi A DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh, khususnya saya asisten yang mewakili sudah duduk. Dari tiga belas poin itu, kita dari ekskutif akan menjawab. Per poin akan dijawab,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Kantor DPR Aceh, Selasa 9 April 2013.

Dicontohkan Iskandar, dari tiga belas poin klarifikasi yang disampaikan, pada poin pertama Qanun Bendera dan Lambang Aceh dianggap tidak perlu lagi membuat MoU di dalam konsiderannya. Namun kenapa pada realisasinya MoU tetap dimuat, pemerintah telah menguraikan jawabannya.

“Itu kita jawab kenapa MoU itu tetap dimuat, ada sejarah. Kemudian poin dua misalnya dia bertentangan dengan PP, setiap lambang, logo pasal enam. Kenapa kita sebut ada, jadi semua kita jawab. Tapi kalau DPR itu juga punya ranahnya, dari perspektif politik misalnya. Kalau DPR cenderung kepada hukum dan politik, kalau kita eksekutif cenderung kepada hukum dan kebijakan,” katanya.

Menurutnya, atas pemasalahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang perlu dipahami untuk saat ini adalah bahwa produk hukum tersebut bukanlah semata-mata hasil keputusan yang diciptakan untuk kepentingan tertentu. Semua fraksi di DPR, kata Iskandar, telah menyetujui hasil dan menyepakati qanun itu.

“Yang perlu dipahami kita semua bahwa keputusan di DPR Aceh paripurna itu semuakan mendukung. Tidak ada satupun dari fraksi-fraksi di DPR itu menyatakan menolak, baik poin-poin yang disampaikan. Ini yang penting sebagai kontribusi hukum. Hukum dalam hal ini adalah secara normatif maupun empiris,” ujarnya.

Ketika ditanyai kapan rencananya jawaban itu akan disampaikan, Iskandar menjawab untuk kepastiannya akan kembali dikomunikasikan.

“Tapi yang jelas Bapak Gubernur Aceh akan bertemu dulu dengan presiden. Mungkin ini ada solusi, karena ini tadi saya katakan adanya eksekutif review dalam hal ini. Kapan pastinya, Insya Allah dalam waktu dekat,” katanya.[MRD/TS04]

Ibas Dorong Gubernur Baru Papua Libatkan Rakyat

Gubernur Lukas dan IbasPAPUA TABLOIDSIMEULUE | Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas menyampaikan dukungannya agar gubernur dan wakil gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal yang baru dilantik dapat melibatkan masyarakat dalam membangun tanah Papua.

“Selamat kepada Bapak Lukas Enembe dan wakilnya Bapak Klemen Tinal yang terpilih langsung untuk memimpin Papua. Saya mendukung seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama Bapak Lukas Enembe dan wakilnya mengawal pembangunan dan program-program pemerintah pusat dapat terimplementasi secara merata di tanah Papua,” kata Ibas dalam siaran pers yang diterima redaksi,(9/4).

Ibas hadir di Papua untuk menghadiri upacara pelantikan gubernur dan wakil gubernur Papua di Stadion Mandala Jayapura.Lukas Enembe yang terpilih sebagai Gubernur Papua adalah kader Partai Demokrat.

Ibas juga mendukung upaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal daerah untuk masyarakat Papua. “Potensi-potensi lokal Papua yang begitu melimpah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk rakyat Papua. Program pembangunan berbasis sumber daya masyarakat lokal Papua harus terus ditingkatkan,” tambah ayah dari Airlangga Satriadhi Yudhoyono ini.

Ibas berharap, dengan adanya pemimpin yang baru, pembangunan di tanah Papua bisa terus berkelanjutan, masyarakat juga dapat maksimal terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

“Beliau adalah kader Demokrat yang amanah. Saya optimis, di bawah kepemimpinan beliau, pembangunan di tanah Papua akan semakin maju. Semoga Bapak, Lukas Enembe juga bisa memberikan solusi-solusi penyelesaian masalah di Papua melalui pendekatan kesejahteraan masyarakat yang konstruktif dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Papua,” kata Ibas.[]

%d blogger menyukai ini: