Simeulueku Sayang,Simeulueku Malang

Monanda PhermanaOleh;Monanda Phermana

KABUPATEN Simeulue telah mengukir sejarah emasnya. Dengan kekayaan alam yang berlimpah, hingga pada tahun-tahun 80-an, Simeulue terkenal dengan kualitas cengkehnya.

Masyarakat Simeulue yang telah berjuang sejak Indonesia belum merdeka sampai sekarang terus saja berjuang, seakan kemerdekaan itu belum pernah diraih sampai sekarang. Yang menjadi pertanyaan, mengapa harus demikian? Simaklah sekelumit kisah Simeulue yang malang.

Untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka Simeulue dipimpin oleh seorang wedana yang dalam struktur pemerintahan berada di bawah Bupati Kepala Daerah TK II Aceh Barat yang berkedudukan di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Wedana pertama di Kewedanaan Simeulue adalah T. Raja Mahmud. Selain itu wilayah kawedanaan Simeulue dibagi kedalam tiga kenegerian yang kemudian berubah menjadi 3 kecamatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 5/GSO/OC/1949 tanggal 27 Januari 1949 jo UU darurat No. 7/1956 LN No. 58 tahun 1956.

Ketiga kecamatan itu adalah Kecamatan Simeulue Timur (bekas Son Tapah) dengan ibukota kecamatan di Sinabang. Kecamatan Simeulue Tengah (bekas Son Simulul dan Son Salang) dengan ibukota kecamatan di Kampung Aie, Kecamatan Simeulue Barat (bekas Son Sigulai dan Son Leukon) dengan ibukota kecamatan di Lamamek.

Pada tahun 1957, tepatnya 12-14 Juni 1957 di Sinabang diadakan Kongres Rakyat Simeulue. Inilah titik awal rakyat Simeulue ingin meningkatkan status kewedanannya menjadi Kabupaten.

Kongres ini menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat Simeulue yang berkeinginan berpisah dari ibu kandungnya Aceh Barat. Bukan tidak beralasan Simeulue meminta untuk berpisah dengan ibu sendiri yang telah sekian lama belum mempedulikan apa yang terjadi terhadap anak kandungnya Simeulue.

Jauhnya jarak antara Simeulue dengan ibu kandungnya Aceh Barat membuat ibu kandungnya Aceh Barat jarang sekali melihat anak kandungnnya Simeulue yang telah terdampar di Samudera Hindia itu. Ribuan hari dan puluhan tahun sudah berjalan, Simeulue tetaplah Simeulue, yang artinya, pembangunan belum terlalu diperhatikan.

Padahal pada waktu itu, Indonesia telah merdeka lebih dari 20 tahun. Semak belukar menjadi jalan yang harus dilalui oleh rakyat Simeulue ketika itu. Empat Puluh tahun berikutnya Simeulue memang benar-benar malang. Semak belukar yang telah 20 tahun bersama rakyat Simeulue tetap setia mendampingi hari demi hari dalam usianya ke-40 tahun, memang tak mau ditinggalkan begitu saja oleh semak belukar itu. Sungguh terlalu.

Dengan satu proses yang sangat panjang akhirnya Pemerintah Jakarta dengan penuh pertimbangan mengeluarkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang Rapublik Indonesia Nomor 44 tanggal 4 Oktober 1999 yang isinya mengamanatkan Simeulue sah menjadi kabupaten dalam Provinsi Aceh.

Kalau kita hitung-hitung mulai dari tahun 1999 sampai sekarang, kurang lebih sudah 10 tahun Simeulue menjadi kabupaten. Dalam perjalannya selama kurang lebih 10 tahun Simeulue dari segi insfrastruktur, sebut saja jalan, dan listrik masih juga belum dapat teratasi. Ini kebutuhan dasar yang sampai hari ini belum dapat dijawab oleh pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten.

Belum selesai masalah itu, Simeulue dihadapkan lagi pada defisit anggaran. Yang kesemuanya itu bermuara pada belum bisa terselesaikannya kebutuhan dasar masyarakat di bidang insfrastruktur.

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Inilah fakta perjalanan rakyat Simeulue yang sampai hari ini belum pernah merasakan bagaimana berjalan di atas aspal yang telah dengan sukses dinikmati oleh saudara kandungnya kabupaten lain se-Aceh.

Istilah ini sangat cocok untuk disematkan kepada Simeulue. Jaraknya yang telah jauh dari ibu kota provinsi, anggaran yang tidak memadai ditambah lagi perhatian pemimpin yang memang hanya melihat Simeulue sebelah mata atas apa yang telah dirasakan rakyat Simeulue hari ini. Cukup bertambahlah penderitaan itu.

Malang atau ke-malang-an berarti tiada henti-hentinya mendapat celaka. Kalau kita lihat dengan kondisi Simeulue saat ini, kata “malang” sangat patut disematkan pada Simeulue. Walau pemimpin terus saja berganti, namun Simeulue tetap saja “tersandera”.

Calon gubernur boleh saja bertaburan seiring dengan akan ditabuhnya pemilukada. Namun, jalan provinsi yang ada di Simeulue tetap saja tidak kunjung selesai dibangun. Ini sudah dibuktikan sejak Indonesia belum merdeka sampai usia kemerdekaannya memasuki 67 tahun. Bukan berita baru kalau jalan lingkar Simeulue belum pernah terselesaikan sampai hari ini.

Dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua sangat boleh kalau ada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang katanya mengatasi agar tidak atau paling tidak mengurangi adanya daerah tertinggal. Namun, lagi-lagi tetap saja Simeulue menjadi daerah yang belum terjamah oleh pembangunan yang katanya mengatasi setiap adanya daerah yang tertinggal. Ini mungkin salah satu faktornya lupa, atau memang pura-pura lupa.

Namun apapun alasan yang diberikan, tetap saja kalau listrik dan jalan lingkar Simeulue belum terselesaikan.

Kalau sejarah panjang yang kelam itu terus saja menggerogoti setiap anak manusia yang terlahir maupun yang tidak terlahir di Simeulue, itu tidaklah mengherankan.

Terkenalnya Simeulue pada tahun delapan puluhan dengan cengkehnya yang dibaringi dengan semak belukarnya yang sampai hari ini belum juga dapat terselesaikan padahal itu jalan provinsi. Itu sudah cukup membuktikan bahwa Simeulue memang benar-benar bernasib malang.

Kata sayang berarti kasihan. Kasihan terhadap potret berkehidupan sebagai seorang yang negaranya merdeka lebih dari 67 tahun, 67 tahun kemerdekaan itu tidaklah dibarengi dengan insfrasutruktur yang memadai, bahkan sama saja seperti jaman sebelum merdeka dan jaman perang.

Bayangkan saja, Desa Serafon, Lhok Pauh, Lamerem dan Lewak dalam Kecamatan Alafan masih saja berjalan di dalam semak belukar. Hanya dengan jalan kaki dan atau naik kapal boat untuk sampai pada satu tujuan yang diinginkan.

Padahal, kalau saja jalan provinsi sudah dibangun, keempat desa ini sudah tidak bernasib malang. Ini sekelas jalan provinsi, yang katanya dana Otonomi Khusus (Otsus) berlimpah.

Oleh karenanya, sekali lagi saya ingin katakan, bahwa pemilu terus saja berlalu, pemimpin terus saja berganti, namun apa yang telah dirasakan oleh Simeulue? Buka mata, buka telinga, dengarkan suara rakyat. Lalu pikirkan apa yang harus dilakukan secepat mungkin.

Iklan

Gerakanku Untukmu

MonOleh:Monanda Phermana

Mengenang tragedi pada pada tahun 1998 dimana peran mahasiswa dalam menumbangkan rezim orde baru dikenang sebagai bukti kemenangan idealisme gerakan mahasiswa terhadap tirani Soeharto pada masa itu. Tapi setelah pasca reformasi aksi dan gerakan mahasiwa terasa melempem karena mahasiswa terkotak-kotak sehingga gerakan mereka menjadi sebuah gerakan yang sporadis.

Meskipun demikian, gerakan mahasiswa tetap memiliki potensial melawan penguasa seperti gerakan didalam menolak kenaikkan harga BBM pada tahun 2011 yang lalu. Kepercayaan mahasiswa pada gerakan publik tetap masih tinggi karena dianggap murni dalam mengajukan tuntutan perubahan pada pemerintah. Mahasiswa adalah alat kontrol pemerintah atas pemerintahan.

Saya teringat kata seorang dosen di kampus “mahasiswa takut terhadap dosen, dosen takut terhadap dekan, dekan takut terhadap rektor, rektor takut terhadap mentri, menteri takut terhadap presiden, presiden takut tehadap mahasiswa. Alhasil mahasiswalah yang berkuasa dengan ketentuan mahasiswa itu harus inklusif (terbuka) terhadap masyarakat, dekat dengan rakyat.

Mahasiswa harus melakukan gerakan-gerakan dalam membantu rakyat, seperti gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa Aceh dalam menuntut keadilan dimasa lalu atas pelanggaran HAM, Korban bersama mahasiswa menuntut dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) mengigat kekerasan masa lalu belum diselesaikan oleh Negara. Mekanisme penyelesaian kasus masa merupakan salah satu buti MOU, bahkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) pasal 260 sangat tegas dinyatakan bahwa pembentukan KKR satu tahun sesudah Undang-undang Pemerintah Aceh disahkan.

Dari tahun 2006 sampai tahun 2013 KKR belum ada kepastiaan kapan dibentuk di Aceh, kalau Negara kita “menghormati” akan hukum, maka pada tahun 2007 KKR itu sudah terbentuk, meskipun UU No.27 Tahun 2004 tentang KKR Nasional sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tapi berbicara desentralisasi tidak ada persoalan karna itu tidak menyangkut hubungan luar negeri.

Apakah DPRA (Dewan Perwakilan Rakayat Aceh) yang bersalah ataukah mahasiswa Aceh yang berhasalah? KKR itu isu yang menyangkut seluruh rakyat Aceh kenapa belum disahkan? Pertanyaan itu sering kita dengarkan dari masyarakat pelosok yang ada di Aceh. khususnya dari pihak korban pelanggaran HAM Aceh yang menanti keadilan, umpanya mereka seperti menjaring ikan ditegah laut dengan tangan bukan dengan jaring.

Disamping KKR ada juga isu yang menyangkut seluruh masyarakat Aceh misalnya Sumber Daya Alam (SDA) dan kewenagan antara pemerintah pusat dan daerah, apakah kita peka terhadap kondisi Aceh sekarang ini, gerakan mahasiswa sekarang harus membangkitkan semangat seperti mahasiwa tahun 1998 buktikan merahmu bahwa kamu masih bersama rakyat “pasti kamu bisa”. Saya berpikir ada sebuah penyakit dalam diri kita termasuk mahasiswa, penyakit itu harus kita hilangkan, penyakit perilaku mahasiswa yang tertutup dan kurang merespon terhadap keluhan rakyat.

Harapan Kedepan
Masyarakat Aceh masih mempunyai mimpi-mimpi yang belum terealisasikan, mimpi itu diserahkan kepada mahasiswa Aceh untuk perjuangkan dan untuk disampaikan kepada pemerintahan sebagai pengambil kebijakan. Buktikan pengabdiaan kita terhadap rakyat wahai kawanku mahasiswa.

Kekerasan demi kekerasan masyarakat korban pelanggaran HAM Aceh telah melaluinya meskipun ada sebagian masyarakat korban sampai detik ini masih trauma waktu. mengingat kejadian masa lampau, lalu bagaimana tugas Negara untuk menghilangkan trauma ini.

persoalan pendokumentasian kasus masa lalu, KKR juga memberikan Hak-hak korban seperti reparasi, kompensasi dan restitusi, maka penting untuk segera mungkin membentuk qanum KKR Aceh sebagai langkah nyata dalam penyelesaian kasus masa lalu.

Ketika Negara membiarkan pelanggaran HAM Aceh tidak diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, maka Negara kembali melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk pembiaran. Kondisi ini bisa dilihat sebab pemerintah tidak melakukan langkah yang kongkrit untuk penyelesaian kasus masa lalu.

Inspektorat Tunggu Instruksi Beberkan Hasil Audit Di Kabupaten Simeulue

SIMEULUE TB — Inspektorat Kabupaten Simeulue masih menunggu intruksi dan perintah langsung dari bupati untuk membeberkan hasil audit khusus dugaan penyimpangan anggaran senilai Rp395 juta lebih. Hal tersebut dijelaskan Sekretaris Inspektorat, Hanafiah saat dikonfirmasi

“Saya siap memberikan informasi kepada rekan-rekan wartawan. Tapi saya harus menunggu intruksi dan perintah dari pak Bupati, Wakil Bupati atau Sekda,” kata Hanafiah.

Tanpa tanpa persetujuan dari ketiga atasannya tersebut, dia tidak berani memberikan hasil audit yang telah diserahkan kepada Sekda Naskah bin Kamar. “Saya mohon maaf dan tidak berani memberikan informasi hasil audit itu. Dua hari lalu hasil audit khusus telah kita serahkan kepada pak Sekda,” ujarnya.

Informasi yang diterima dari Bupati Simeulue Drs.H. Riswan NS, audit yang dilakukan Inspektorat berhasil menemukan penyimpangan anggaran yang mendekati angka Rp1 miliar.

Awalnya, dugaan penyimpangan anggaran itu hanya mencapai Rp395 juta lebih yang terbagi untuk kegiatan di Sekretariat Daerah Simeulue.

Membengkaknya jumlah angka itu disebabkan adanya hasil audit terhadap rehabilitasi Kantor Bupati Simeulue dan Kantor Camat Simeulue Barat serta Kantor Camat Teupah Selatan.[Redaksi]

%d blogger menyukai ini: