Istana : Qanun Bendera Aceh Langgar UU

Ilustrasi Rencong Aceh untuk BenderaJAKARTA TABLOIDSIMEULUE | Penyelesaian kontroversi terkait qanun tentang bendera dan lambang Aceh belum menemukan titik terang. Pemerintah pusat memberi waktu 15 hari pada Pemda Aceh untuk mengevaluasi qanun itu untuk disesuaikan dengan hasil koreksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Meski masih menunggu kurun waktu yang ditentukan, ada indikasi pemerintah akan membatalkan qanun itu. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, dalam menyikapi hal ini, pemerintah memang memandang perlu untuk mengembalikan semuanya ke peraturan yang berlaku.

Salah satunya dengan merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 pasal 246 dalam 4 ayat.
“Di pasal itu bendera yang dianggap sah adalah bendera Merah Putih dan meskipun daerah termasuk Aceh bisa memiliki bendera daerah namun itu adalah bendera yang melambangkan unsur keistimewaan atau kekhasan, bukan simbol kedaulatan atau mewakili kedaulatan dan untuk mempertegas hal itu maka diatur Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007,” jelas Julian di kompleks kantor Presiden Jakarta.

Di PP nomor 77 itu, kata Julian, sudah jelas dalam pasal 6 ayat 4 menegaskan bahwa bendera daerah tidak mewakili atau tidak mencerminkan atau sepenuhnya lambang organisasi perkumpulan dari gerakan separatis yang ada di NKRI. Acuan itu, kata dia, dipakai untuk mengevaluasi keberadaan qanun bendera Aceh. Namun, ia belum dapat memastikan qanun itu akan dicabut atau tidak.

“Pada prisnipnya nanti kita lihat bahwa itu tidak boleh bertentangan dengan UU dan atau peraturan pemerintah yang lain. Jadi sudah jelas,” ungkapnya.

Meski sudah ada indikasi qanun dimaksud akan dicabut, Julian memastikan pemerintah tetap menunggug hasil pembicaraan dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Pemda dan DPR Aceh.”Ada banyak perda yang telah dibatalkan oleh pemerintah. Kita kembalikan ke UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan PP nomor 77 tahun 2007, kesana dan itu (Perda Aceh) tidak sejalan dengan dua hal tadi (UU dan PP). Kita tidak bicara soal mana tingkatan yang lebih tinggi tapi ini bertentangan dengan UU,” tegasnya.

Bendera Aceh Disarankan Gambar Rencong

Sementara itu Firdaus Syam pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta menentang keras pernyataan bendera mirip bendera GAM dengan dalih itu merupakan simbol budaya
Menurutnya, ditinjau dari aspek mana pun, bendera mirip bendera GAM itu lebih bernuansa politis dibanding budaya. “Karena GAM merupakan gerakan separatis, yang masuk ranah politis,” ujar Firdaus Syam.

Deputi Bidang Politik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unas itu mengatakan, jika memang ingin menonjolkan simbol budaya, Aceh bisa menggunakan simbol-simbol lain karena bumi Serambi Mekah itu merupakan daerah yang kaya budaya.
Selain bisa menggunakan bendera Kesultanan Aceh seperti yang pernah mengemuka, Firdaus menyodorkan opsi, gunakan bendera bergambar rencong. “Rencong itu kan juga simbol budaya khas Aceh. Kenapa tidak?” cetus Firdaus.

Nah, terkait dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memanggil Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membahas Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, Firdaus mengingatkan presiden harus memanfaatkan pertemuan tersebut sebaik maungkin.

Kata Firdaus, jangan sampai pertemuan itu nantinya hanya berupa dialog. “Jangan hanya dialog. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagai pemegang kedaulatan NKRI, harus tegas. Bahwa kepentingan nasional, kepentingan menjaga wibawa NKRI, harus diutamakan dibanding kepentingan daerah,” saran Firdaus. [TS01/sam/flo/Jpnn]

Iklan