SBY Akan Cabut Bendera Aceh:“Bila Perlu Kita Bawa Kasus Ini Ke Dunia Internasional”

Ilustrasi Pencabutan QanunJAKARTA TABLOIDSIMEULUE | Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan membatalkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh jika pemerintah Aceh dan DPR Aceh memutuskan tidak mengikuti rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.

“(Qanun) itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan atau peraturan pemerintah yang lain. Oleh karenanya itu batal,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden Jakarta, (11/4).

Julian mengatakan, qanun bendera dan lambang Aceh harus tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 yang merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Pasal 6 ayat 4 PP tersebut berbunyi “desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam NKRI.”

“Berdasarkan ketentuan perundang-udangan kita tahu bilamana itu tidak sejalan itu bisa dibatalkan demi hukum. Presiden berhak untuk mencabut,” jelasnya.

Julian menambahkan, masih ada waktu sekitar satu minggu bagi pemerintah Aceh maupun DPR Aceh untuk mencari solusi atas rekomendasi Kemendagri.

Presiden SBY juga akan segera bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membahas masalah bendera dan lambang Aceh.

Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) tetap akan mempertahankan bendera bulan bintang dan lambang buraq singa sebagai bendera dan lambang Aceh. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi A DPR Aceh, Adnan Beuransyah.

Menurutnya bendera dan lambang Aceh tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat Aceh. Adnan mengatakan pemakaian simbol dan lambang GAM itu adalah bentuk komitmen untuk mengintegrsikan semua simbol dan lambang perjuangan dulu ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau dikatakan separatis yang mana separatis, gerakan separatis mana? Apakah layak untuk saat ini pada Gerakan Aceh Merdeka yang telah berjasa berdamai di Helsinki itu lalu dikatakan separatis?,” kata Adnan Beuransyah.

“Saya kira tidak sesuai dengan azas perdamaian kalau itu yang dilakukan. Jadi ini suatu kesalahan.” Tambah Adnan.

Adnan menambahkan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan Qanun tersebut maka lanjutnya pihaknya akan mengajukan kasus ini ke Mahkamah Agung dan juga ke dunia internasional.

“Kami kan punya langkah-langkah juga kalau presiden mencabut, kami juga bisa ajukan kembali ke Mahkamah Agung. Bisa kami mendorong pihak ketiga untuk menengahi, membawa kasus ini ke dunia internasional, Helsinki.” papar Adnan Beuransyah.

“Jelas persoalan Aceh bukan persoalan internal Indonesia sudah menjadi permasalahan internasional,” tegasnya.[]

Iklan