Ilyas Abed: Presiden SBY jangan gundah dengan bendera Aceh

massa-dpra-benderaTABLOIDSIMEULUE | Pembahasan Qanun Bendera dan Lambang Aceh hingga kini belum usai. Direncanakan akan ada pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Zaini Abdullah khusus membahas qanun Bendera Aceh ini.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Ilyas Abed, mengatakan pertemuan itu cukup baik. “Asalkan menghasilkan sesuatu yang baik untuk Aceh,” kata Ilyas Abed kepada ATJEHPOSTcom.

Menurut Ilyas, Presiden SBY tak perlu gundah dengan Bendera Aceh. “Bendera itu tak perlu dicurigai apalagi dimusuhi. Bendera itu hanya kain, jangan samakan dengan senjata api yang memang dilarang menurut undang-undang,” kata Ilyas.

“Dulu ketika perjanjian damai diteken, senjata api dipotong atau dimusnahkan, tak ada menyinggung untuk memusnahkan bendera. Lha kok sekarang nggak boleh, itu yang menjadi pertanyaan masyarakat,” kata Ilyas. “Bendera itu hanya simbol atau lambang. Itu ibarat kata pakaian bagi orang Aceh.”

Selain itu, Ilyas mengatakan, yang menjadi persoalan adalah manusia yang memakai simbol itu. “Nah, manusianya kan sudah mendapat amnesti. Kok simbol atau pakaian mereka masih dicurigai. Itu kan benda mati yang dipakai oleh orang yang sudah diberi amnesti. Jadi lucu juga, orangnya diampuni tetapi pakaiannya dimusuhi,” katanya.

Ilyas mengatakan, pernyataannya itu berdasarkan pendapat masyarakat awam yang bertanya padanya soal bendera Aceh. “Saya kan tak bisa menjelaskan aturan-aturan hukum dengan bahasa-bahasa hukum yang berputar-putar hingga bikin pusing masyarakat. Pertanyaan masyarakat sederhana, kok orangnya diampuni pakaiannya tidak. Kenapa pemerintah memusuhi pakaiannya,” katanya.

Lagi pula kata Ilyas yang menyetujui Qanun Bendera dan Lambang Aceh itu kan anggota dewan. “Di situ isinya bukan hanya Partai Aceh, juga ada partai politik lain. Mereka kan anggota-anggota parlemen yang melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya.

“Saya rasa soal ini harus dilihat dengan suasana hati yang jernih.”

Qanun Bendera dan Lambang Aceh sudah disahkan di DPR Aceh pada 22 Maret 2013. Lalu pada 25 Maret 2013 dimasukkan ke dalam Lembaran Aceh. Kini prosesnya masih berlangsung.[]

Iklan