Aparat Juga Harus Taat Hukum

Monanda PhermanaOleh;Monanda Phermana *)

Masih terjadinya pelanggaran atau kejahatan oleh aparatur penegak hukum dalam penegakan hukum, merupakan sasaran dari penegakan hukum itu sendiri (addresat hukum). Sehingga sebenarnya di dalam penegakan hukum bahwa aparatur penegak hukum tidak boleh mengatakan bahwa itu dia lakukan demi tegaknya hukum.

Sementara dia sendiri melakukan pelanggaran/kejahatan atas penegakan hukumnya, misalnya : pemahaman atas kasus perdata yang dijadikan kasus pidana – karena dalam teori hukum dikenal adanya prinsip bahwa hukum pidana digunakan/dipakai manakala secara hukum perdata kasus itu sudah sama sekali tidak dapat diselesaikan. Dan masih banyak lagi, pemahaman hukum yang dapat menjadi masalah hukum dalam tataran penerapan/penegakan hukum oleh caturwangsa aparat penegak hukum di Indonesia ini.

Pemahaman dan penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh aparat catur wangsa penegak hukum, khususnya Penyidik POLRI sebagai garda terdepan di dalam melaksanakan penegakan, pengayoman dan sekaligus perlindungan terhadap tersangka selama proses peradilan pidana maupun terhadap masyarakat pencari keadilan sangatlah menentukan dapat berjalan atau tidaknya proses peradilan pidana yang sesuai dengan harapan dan kenyataan yang seharusnya terkandung di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, yakni KUHAP sebagai pedoman bagi Penyidik POLRI di dalam melaksanakan hukum pidana formil. Salah satunya di dalam masalah penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Aparat penegak hukum (catur wangsa penegak hukum) yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan adalah yang mempunyai dedikasi, loyalitas, dan integritas terhadap keadilan hukum semata. Sementara, apabila dilihat dari kondisi yang ada pada organisasi-organisasi penegak hukum secara keseluruhan hal tersebut masih jauh untuk diwujudkan, yang dikarenakan masih terbatasnya anggaran pemerintah pusat untuk perbaikan organisasi-organisasi, minimnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja semua aparat penegak hukum dalam pelayanan dan penegakan hukum, keahlian sumber daya manusia di dalam internal organisasi-organisasi itu sendiri yang masih terbatas untuk dapat menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat secara bersamaan seiring modernisasi di segala bidang yang terus-menerus terjadi tanpa bisa dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat, rasio perbandingan yang kurang memadai antara jumlah anggota POLRI dengan jumlah penduduk, minimnya tingkat penanganan perkara yang diselesaikan oleh penyidik POLRI, penuntut umum, dan interaksi antara aparat catur wangsa penegak hukum yang masih terkotak-kotak oleh seragam serta pemikiran-pemikiran sempit (rasa korsa yang berlebihan), kurangnya pelaksanaan pelatihan bersama dari semua aparat catur wangsa penegak hukum yang dilakukan secara periodik dengan rasa kebersamaan dan persamaan fungsi, tugas dan tujuan dengan tanpa mengganggu kedudukan, tugas, dan fungsinya satu sama lain.

Manakala terjadinya penerapan hukum oleh aparat catur wangsa penegak hukum yang belum dapat memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan, penegakan hukum itu dapat menjadi faktor kriminogen dan viktimogen. Dimana rasa keadilan masyarakat yang subjektif ditambah dengan adanya pemahaman dari aparat catur wangsa penegak hukum yang memposisikan dirinya sebagai alat negara untuk menegakkan dan melaksanakan hukum telah menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap masyarakat pencari keadilan. Karena adresat dari hukum bukan hanya masyarakat pencari keadilan belaka, akan tetapi juga berlaku dan harus dipatuhi oleh aparat catur wangsa penegak hukum.

Sistem peradilan pidana dapat menjadi faktor kriminogen dan viktimogen, manakala terjadinya penerapan hukum oleh aparat catur wangsa penegak hukum yang belum dapat memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan. Rasa keadilan masyarakat yang subjektif ditambah dengan adanya pemahaman dari aparat catur wangsa penegak hukum yang memposisikan dirinya sebagai alat negara untuk menegakkan dan melaksanakan hukum cenderung menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap masyarakat pencari keadilan. Karena adresat dari hukum bukan hanya masyarakat pencari keadilan belaka, akan tetapi juga berlaku dan harus dipatuhi oleh aparat catur wangsa penegak hukum.

Untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum terhadap tersangka/ terdakwa, maka harus dilakukan re-orientasi dan re-evaluasi terhadap pemahaman makna yang terkandung di dalam KUHAP oleh seluruh sub sistem-sub sistem yang ada dalam sistem peradilan pidana. Khususnya di dalam mekanisme penangguhan atau pengalihan penahanan. Yang sekarang belum diatur secara jelas dan baku, harus segera diatur secara tegas dalam aturan tersendiri dengan mengikutsertakan institusi lain yang berwenang dalam pelaksanaannya guna menjaga akuntabilitas dari mekanisme penangguhan atau pengalihan penahanan.

Guna meminimalisir kendala-kendala penegakan hukum yang terjadi, sebaiknya dilakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan keahlian dan kemampuan sub sistem-sub sistem dalam sistem peradilan pidana dengan penekanan masalah yang harus dipahami diantaranya tentang sosio-kultural (polyvalent), letak geografis wilayah kerjanya masing-masing sub sistem tersebut dengan melakukan modernisasi baik sumber daya manusia juga sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kedudukannya. Misal melakukan pelatihan penggunaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) bagi setiap aparat catur wangsa penegak hukum secara simultan untuk mengetahui jalannya modernisasi di seluruh dunia (internet) yang dapat menjadi faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.

Setiap sub sistem di dalam sistem peradilan pidana harus dapat mengerti dan memahami sepenuh hati dengan melaksanakan amanat undang-undang secara konsisten dan konsekuen, tanpa pengaruh kekuasaan pemerintah dalam proses peradilan pidana sehingga dapat dihindari atau diminimalisir terjadinya disparitas pidana, inkonsistensi lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana (judicial carprice), perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa dapat juga meresepsi sistem-sistem hukum asing apabila itu dianggap lebih baik dan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta sesuai dengan sosio-kultural masyarakat Indonesia sekarang ini.

*)= Koresponden Simeulue

Iklan