SBY, Ucapkan Selamat Malam Minggu di Twitter

Keluarga SBYJAKARTA TABLOIDSIMEULUE | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah merilis akun twitternya @SBYudhoyono, sekitar pukul 19.30 Wib, Sabtu malam 13 April 2013. Cuit pertama presiden Indonesia itu adalah “Halo Indonesia. Saya bergabung ke dunia twitter untuk ikut berbagi sapa, pandangan dan inspirasi. Salam kenal. *SBY*”.

Hingga pukul 20.30 Wib, satu jam setelah cuit pertama itu diluncurkan, sudah ada 15.000 lebih yang me-retweet cuit pertama SBY itu.

Tak ketinggalan, SBY juga merespon kondisi jatuhnya pesawat Lion Air di Bali. Cuit kedua akun @SBYudhoyono menulis “Terhadap kecelakaan Lion Air di Bali, saya telah instruksikan Menhub untuk merawat yang luka dan melakukan investigasi. *SBY*”.

Cuit ketiga SBY adalah ucapan selamat malam minggu kepada follower-nya. “Selamat bermalam minggu bersama keluarga dan sahabat. Sambil rileks, semoga bisa mencerahkan hati dan pikiran. *SBY*,” tulis akun @SBYudhoyono. Bahkan, dia memasukkan foto bersama kelurga besarnya yang sedang di istana negara.

Tampak dalam foto tersebut Ani Yudhoyono yang sedang menggendong cucunya, Edhie Baskoro bersama istrinya dan Agus Yudhoyono bersama istrinya. []

Iklan

Kicauan SBY soal Lion Air Diretweet 5.967 Follower

Twitter SBYJAKARTA TABLOIDSIMEULUE | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan secara resmi akun Twitter pribadi miliknya, @SBYudhoyono di Istana Kepresidenan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu, 13 April 2013, malam. Kicauan kedua SBY mengenai Lion Air langsung diretweet sebanyak 5.967 pengikutnya.

“Ini hari Sabtu, malam Minggu, tanggal 13 April 2013,” kata SBY sebelum mengetik cuit perdananya lewat perangkat komputer jinjing. “Saya minta waktu sebentar, satu-dua menit untuk mempersiapkannya.”

“Halo Indonesia. Saya bergabung ke dunia twitter untuk ikut berbagi sapa, pandangan dan inspirasi. Salam kenal. *SBY*,” cuit SBY. Cuit ini dikirimkan ke jagat Twitterland sekitar pukul 19.29 WIB.

Berselang 4 menit kemudian, SBY mengirimkan cuit keduanya. Kali ini mengenai kecelakaan pesawat Lion Air di perairan Bali, Sabtu sore tadi. “Saya ingin mengirim tweet saya yang kedua berkaitan dengan itu,” ujar SBY.

“Terhadap kecelakaan Lion Air di Bali, saya telah instruksikan Menhub untuk merawat yang luka dan melakukan investigasi. *SBY*,” cuit @SBYudhoyono.

SBY mengatakan, pembuatan akun Twitter pribadi dilatarbelakangi dahsyatnya peran media sosial saat ini. Menurut dia, media sosial menjadi salah satu cara berkomunikasi yang bebas hambatan dan tanpa distorsi.

“Akhirnya, bersama-sama Bu Ani dan dukungan anak-anak, saya memutuskan untuk masuk ke dunia tweet dan bergabung,” ucap SBY.

Menurut SBY, pembuatan akun Twitter ini betul-betul ia niati. “Insya Allah setiap hari saya akan engage langsung,” kata dia. Namun jika kebetulan sedang sibuk, akun itu bakal diurus tim staf pribadi SBY.

Saat meluncurkan akun Twitter-nya, SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, kedua putranya dan kedua menantunya.[]

Bendera dan Lambang Aceh: Problem Hukum Yang Tersisa

penjual benderaTABLOIDSIMEULUE | Berdasarkan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh diberi sebuah status khusus dalam Negara Republik Indonesia. Dalam batas-batas tertentu, Pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur dirinya sendiri yang memiliki perbedaan dengan daerah otonomi lainnya di Indonesia.

Status khusus yang diperoleh Aceh diantaranya diperbolehkannya Aceh memiliki partai politik yang dilokalisir keikutsertaannya dalam pemilu di wilayah Aceh, juga diperbolehkannya Aceh untuk memiliki lambang, bendera, dan lagu daerah yang berlaku secara khusus di Aceh.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut, maka Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR lalu mengundangkan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada 1 Agustus 2006. Sebagaimana dalam Nota Kesepahaman, UU Pemerintahan Aceh juga mengatur bahwa Aceh berhak memiliki Bendera, Lambang, dan Himne tersendiri yang tidak boleh dianggap sebagai lambang kedaulatan Aceh.

Namun, pada 10 Desember 2007 pemerintah juga mengeluarkan PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Regulasi ini melarang bendera, lambang, dan himne daerah memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan bendera, lambang, dan himne organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis.

Pada 25 Maret 2013, Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPR Aceh telah mengesahkan Qanun No 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendera dan Lambang Aceh Aceh. Bendera dan Lambang Aceh yang disahkan dalam qanun ini pada dasarnya adalah bendera dan lambang yang dahulu digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Pengesahan Qanun ini segera menuai kontroversi, yang tidak hanya datang dengan pemerintah pusat, namun juga datang dari masyarakat Aceh sendiri.

Pemerintah pusat termasuk beberapa elemen dalam masyarakat Aceh dan Indonesia dalam hal ini tetap bersikeras bahwa qanun mengenai bendera dan lambang Aceh tidak boleh melanggar PP No 77 Tahun 2007. Kementerian Dalam Negeri juga telah mengumumkan akan melakukan evaluasi terhadap Qanun Aceh yang mengesahkan bendera dan lambang Aceh yang dianggap terafiliasi dengan Gerakan Separatis. Sementara itu, Pemerintah Aceh seperti dikutip dari sejumlah media mengatakan penetapan lambang dan bendera ini sudah sesuai dengan aturan perundangan yang ada.

Keberadaan PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sendiri merupakan turunan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan daerah yang menyandang status khusus. Secara khusus, dalam penjelasan PP No 77 Tahun 2007 telah menunjuk bahwa “Yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.”

Entah disengaja ataupun tidak oleh pemerintah pusat, namun PP ini menunjukkan secara khusus bahwa logo dan bendera bulan sabit digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, dan hal inilah yang diperkirakan akan membulatkan keputusan pemerintah pusat untuk membatalkan Qanun Aceh mengenai Bendera Aceh

Kontroversi ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila semua pihak menyadari status khusus yang disandang Aceh sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut, maka Gerakan Aceh Merdeka telah secara eksplisit mengakui status Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki karakteristik khusus dibanding daerah lain. Gerakan Aceh Merdeka beserta seluruh perangkat yang dimilikinya tidak lagi dapat dipandang sebagai bagian dari gerakan separatis, apalagi Pemerintah Indonesia juga telah mengumumkan berbagai program khusus termasuk Amnesti bagi para Beligeren tersebut.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman, maka Gerakan Aceh Merdeka tidak lagi berstatus sebagai gerakan separatis atau gerakan yang dapat dipandang berkehendak untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu penggunaan segala lambang, logo, dan juga himne yang dahulu digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka tidak lagi dapat dipandang secara hukum sebagai bagian dari eksistensi sebuah gerakan separatis.

Tentu berbeda pemaknaan PP No 77 Tahun 2007 apabila Aceh berstatus khusus dengan Gerakan Aceh Merdeka yang masih mengangkat senjata untuk memerdekaan Aceh. Untuk itu, ketentuan yang melarang penggunaan segala bendera, lambang, dan himne yang menyerupai dengan sebuah gerakan separatis patut dilarang. Pelarangan berdasarkan PP No 77 Tahun 2007 ini tentu berlaku bagi daerah yang berstatus khusus namun masih menyimpan bara konflik politik seperti di Papua.

Tak ada yang salah dengan pengesahan Qanun tentang bendera dan lambang Aceh tersebut, yang penting diperbaiki adalah cara kita memahami, memaknai, dan menafsirkan sebuah legislasi terkait situasi dan kondisi terkini di daerah yang menyandang status khusus.[]

Mualem Tak Ikut Dipanggil ke Istana Negara

Muzakkir ManafJAKARTA TABLOIDSIMEULUE | Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf termasuk yang ngotot tidak akan mengubah qanun tentang bendera dan lambang Aceh.

Meski begitu, nama Muzakir tidak termasuk dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas masalah qanun itu.”Gubernur Aceh (Zaini Abdullah) saja yang dipanggil. Mungkin pada saat yang tepat nanti kita carikan waktunya,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta.

Julian tidak menjelaskan mengapa wagub yang ngotot itu justru tidak dipanggil oleh Presiden.

Seperti diketahui, Muzakir yang juga mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menilai penolakan penggunaan bendera itu hanya datang dari sekelompok kecil di Aceh dan tidak akan memengaruhi hasil keputusan.

Menurutnya, keputusan itu tidak dapat diganggu gugat lagi. Tenggat waktu 15 hari yang diberikan pemerintah pusat pun tidak akan memengaruhi hasil pengesahan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 itu.Dia menegaskan, penggunaan bendera dan lambang itu sudah sesuai dengan isi perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki.

Namun, nampaknya pemerintah pusat justru memiliki pemikiran tersendiri terkait adanya qanun itu. Ada indikasi aturan itu akan dicabut jika melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pemerintahan Aceh.”Pada prinsipnya kita melihat bahwa peraturan daerah dimana pun itu tidak boleh bertentangan dengan UU. Ini kita masih ada waktu dari pemerintah pusat Mendagri membicarakan dengan baik dengan pemerintah Aceh dan terus dikomunikasikan untuk mencari jalan penyelesaian dan solusi yang paling tepat agar pada saatnya nanti, menerima solusi yang berlaku untuk semua,” pungkas Julian. [TS01/flo/jpn]

Istana : Qanun Bendera Aceh Langgar UU

Ilustrasi Rencong Aceh untuk BenderaJAKARTA TABLOIDSIMEULUE | Penyelesaian kontroversi terkait qanun tentang bendera dan lambang Aceh belum menemukan titik terang. Pemerintah pusat memberi waktu 15 hari pada Pemda Aceh untuk mengevaluasi qanun itu untuk disesuaikan dengan hasil koreksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Meski masih menunggu kurun waktu yang ditentukan, ada indikasi pemerintah akan membatalkan qanun itu. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, dalam menyikapi hal ini, pemerintah memang memandang perlu untuk mengembalikan semuanya ke peraturan yang berlaku.

Salah satunya dengan merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 pasal 246 dalam 4 ayat.
“Di pasal itu bendera yang dianggap sah adalah bendera Merah Putih dan meskipun daerah termasuk Aceh bisa memiliki bendera daerah namun itu adalah bendera yang melambangkan unsur keistimewaan atau kekhasan, bukan simbol kedaulatan atau mewakili kedaulatan dan untuk mempertegas hal itu maka diatur Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007,” jelas Julian di kompleks kantor Presiden Jakarta.

Di PP nomor 77 itu, kata Julian, sudah jelas dalam pasal 6 ayat 4 menegaskan bahwa bendera daerah tidak mewakili atau tidak mencerminkan atau sepenuhnya lambang organisasi perkumpulan dari gerakan separatis yang ada di NKRI. Acuan itu, kata dia, dipakai untuk mengevaluasi keberadaan qanun bendera Aceh. Namun, ia belum dapat memastikan qanun itu akan dicabut atau tidak.

“Pada prisnipnya nanti kita lihat bahwa itu tidak boleh bertentangan dengan UU dan atau peraturan pemerintah yang lain. Jadi sudah jelas,” ungkapnya.

Meski sudah ada indikasi qanun dimaksud akan dicabut, Julian memastikan pemerintah tetap menunggug hasil pembicaraan dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Pemda dan DPR Aceh.”Ada banyak perda yang telah dibatalkan oleh pemerintah. Kita kembalikan ke UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan PP nomor 77 tahun 2007, kesana dan itu (Perda Aceh) tidak sejalan dengan dua hal tadi (UU dan PP). Kita tidak bicara soal mana tingkatan yang lebih tinggi tapi ini bertentangan dengan UU,” tegasnya.

Bendera Aceh Disarankan Gambar Rencong

Sementara itu Firdaus Syam pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta menentang keras pernyataan bendera mirip bendera GAM dengan dalih itu merupakan simbol budaya
Menurutnya, ditinjau dari aspek mana pun, bendera mirip bendera GAM itu lebih bernuansa politis dibanding budaya. “Karena GAM merupakan gerakan separatis, yang masuk ranah politis,” ujar Firdaus Syam.

Deputi Bidang Politik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unas itu mengatakan, jika memang ingin menonjolkan simbol budaya, Aceh bisa menggunakan simbol-simbol lain karena bumi Serambi Mekah itu merupakan daerah yang kaya budaya.
Selain bisa menggunakan bendera Kesultanan Aceh seperti yang pernah mengemuka, Firdaus menyodorkan opsi, gunakan bendera bergambar rencong. “Rencong itu kan juga simbol budaya khas Aceh. Kenapa tidak?” cetus Firdaus.

Nah, terkait dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memanggil Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membahas Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, Firdaus mengingatkan presiden harus memanfaatkan pertemuan tersebut sebaik maungkin.

Kata Firdaus, jangan sampai pertemuan itu nantinya hanya berupa dialog. “Jangan hanya dialog. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagai pemegang kedaulatan NKRI, harus tegas. Bahwa kepentingan nasional, kepentingan menjaga wibawa NKRI, harus diutamakan dibanding kepentingan daerah,” saran Firdaus. [TS01/sam/flo/Jpnn]

SBY Akan Cabut Bendera Aceh:“Bila Perlu Kita Bawa Kasus Ini Ke Dunia Internasional”

Ilustrasi Pencabutan QanunJAKARTA TABLOIDSIMEULUE | Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan membatalkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh jika pemerintah Aceh dan DPR Aceh memutuskan tidak mengikuti rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.

“(Qanun) itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan atau peraturan pemerintah yang lain. Oleh karenanya itu batal,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden Jakarta, (11/4).

Julian mengatakan, qanun bendera dan lambang Aceh harus tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 yang merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Pasal 6 ayat 4 PP tersebut berbunyi “desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam NKRI.”

“Berdasarkan ketentuan perundang-udangan kita tahu bilamana itu tidak sejalan itu bisa dibatalkan demi hukum. Presiden berhak untuk mencabut,” jelasnya.

Julian menambahkan, masih ada waktu sekitar satu minggu bagi pemerintah Aceh maupun DPR Aceh untuk mencari solusi atas rekomendasi Kemendagri.

Presiden SBY juga akan segera bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membahas masalah bendera dan lambang Aceh.

Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) tetap akan mempertahankan bendera bulan bintang dan lambang buraq singa sebagai bendera dan lambang Aceh. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi A DPR Aceh, Adnan Beuransyah.

Menurutnya bendera dan lambang Aceh tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat Aceh. Adnan mengatakan pemakaian simbol dan lambang GAM itu adalah bentuk komitmen untuk mengintegrsikan semua simbol dan lambang perjuangan dulu ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau dikatakan separatis yang mana separatis, gerakan separatis mana? Apakah layak untuk saat ini pada Gerakan Aceh Merdeka yang telah berjasa berdamai di Helsinki itu lalu dikatakan separatis?,” kata Adnan Beuransyah.

“Saya kira tidak sesuai dengan azas perdamaian kalau itu yang dilakukan. Jadi ini suatu kesalahan.” Tambah Adnan.

Adnan menambahkan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan Qanun tersebut maka lanjutnya pihaknya akan mengajukan kasus ini ke Mahkamah Agung dan juga ke dunia internasional.

“Kami kan punya langkah-langkah juga kalau presiden mencabut, kami juga bisa ajukan kembali ke Mahkamah Agung. Bisa kami mendorong pihak ketiga untuk menengahi, membawa kasus ini ke dunia internasional, Helsinki.” papar Adnan Beuransyah.

“Jelas persoalan Aceh bukan persoalan internal Indonesia sudah menjadi permasalahan internasional,” tegasnya.[]

Wakil Rakyat

Oleh :Monanda Phermana

“Khianat yang paling besar adalah jika seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya” (HR. Ath-Thabrani).

Sangat banyak yang berniat menjadi wakil rakyat. Tentunya ini suatu niat mulia, karena yang diperjuangkan adalah nasib orang banyak. Apalagi karena berbagai keadaan, tak semua orang memiliki kemampuan untuk menyuarakan kehendak dirinya. Di pihak lain, tidak semua orang mampu menyuarakan suara orang banyak, sehingga pantas disebut terhormat kepada yang mau dan mampu melakukannya. Karena itu, bila kehendak rakyat diperjuangkan dengan ikhlas, wajar banyak pahala mengalir. Namun akan berbeda sekali alirannya, seandainya hanya mengatasnamakan rakyat, tetapi sesungguhnya hanya memperjuangkan kepentingan pribadi.

Orang-orang yang seperti disebutkan terakhir disebut sebagai pengkhianat besar. Memang tak ada orang yang sudi menerima sebutan memalukan ini. Tapi diterima atau tidak, begitulah sebutan yang diberikan Rasulullah SAW untuk orang-orang yang sengaja mengkhianati rakyatnya.

Dari sebutan ini juga dapat difahami betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Juga dapat difahami betapa tinggi keberpihakan Nabi kepada umat, segolongan umat manusia yang diperjuangkannya dengan kesabaran yang tinggi agar menjadi orang-orang beriman. Beliau tak ingin ada orang yang mengkhianati umatnya. Apalagi khianat adalah di antara tanda yang melekat pada perilaku orang munafik.

Karena itu, besar harapan banyak orang agar yang terpilih menjadi wakil rakyat, benar-benar mampu memahami keinginan rakyat. Tentunya bukan hanya memahami, tetapi memperjuangkannya keterwujudannya.